• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • aaFOTO-KANTOR-1.jpg
  • alamat.jpg
  • banner-sms-gate.jpg
  • bupatii.jpg
  • FullSizeRender-11.jpg
  • ok.jpg

Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional upaya Positivisasi Hukum Islam Dalam Rangka Reformasi Hukum di Indonesia.

DR. H.A.Qodri A.Aziziy, MA

  1. Arah Kebijakan Hukum Nasional

Berbicara mengenai arah kebjakan hukum Nsional, haruslah diawali dan dilandasi denga kehendak rakyat Indonesia dalam era reformasi, yaitu GBHN 1999. dalam GBHN ini disebutkan bahwa kebijakan tersebut antara lain : menata system hukum nasional yang meyeluruh dan terpadu engan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan colonial  dan hukum nasiona yang diskrimnatif, termasuk ketidak adailan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan refomasi melalul program legislasi (Bab. IV. A.2).

Dari sini dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasioanl secara garis besar bersumber pada (a) hukum adat ; B. hukum Barat dan C. Hukum Agama,  dalam hal ini hukum Islam. Memang ketiga sumber tersebut seenarnya sudah diakui pula pada era orde baru, namun harus selalu malu-malu dn penuh dengan kehawatiran/ketakutan terhadap kekuasaan. Kalau kita ujur d Negara manapun, termasuk di Barat, hukum yang dipakai pada dasarnya dibentuk dari pelbagai sumber. HAM di Barat sebenarnrnya juga ridk lepas dari jasa pengaruh hukum Isam tatanan pemkiran awalnya.       

Berbicara mengenai hukum Barat harus kita pahami sebagai huku yang sudah mati, yaitu warisan colonial dan hukum masa depan, sebagai perwujudn ekletsisme dalam ilmu hukum dan pengaruh globalisasi. Tidak mungkin sebuah Negara mampu lepas sama sekali dari pengaruh dunia luar, khususnya dunia Barat. Sedangkan hukum adapt, harus kita pahami pula sebagai hukum yang hidup di masarakat, customary law, bukan adareht yang berkonotasi poltik hukum Belanada , jika kita memahami sebagai customary law, termasuk dengan nama commmom law, ha inpn terjai di Barat yang sering disebut paraigma, seerti ini sebenarnya terjai di semua Negara di dunia, khususnya Negara yang menghargai hak asasi dan keterbukaan.

Dengan kata lain pada era reformai sekarang ini akan terbuka lebar erjainya kompetisi saling mempengaruhi budaya masyarakat dan dalam waktu bersamaan ada kesempatan pula bagi masyarakat untu menetukan pilihannya sebagai perwujudan HAM termauk untuk menentukan jenis atau model hukum yang akan dipakai

Pengertian HUKUM

Pembicaran mengenai apa hukum itu ? adalah sasaran utama filsafat hukum. Semua buku mngenai filsafat hukum dan ilmu hukum selalu memuat pertanaan in, dan hamper semua jawabannya menegaskan akan sulitnya memuat sebuah definisi yang tepat.  Menurut Immanuel Kant (1724-1804) menyatakan Noch suchen die juristen eine defintionzu ihrem Begriffe von Recht. (tidak seorangpun dari ahli hukum yang mampu membuat sustu definisi mengenai hukum)

Menurut  Roscue Pond, esensi hukum (nature of law) telah menjadi inti perdebatan di dalam ilmu hukum (jurisprudensi) sejak parafilsuf Yunani memulai perdebatan mengenai dasar kekasaan hukum (law’s authority). Hanya saja tujuan hukum (the end of law) telah diperdebatkan lebih banyak di dalam politik daripada di dalam ilmu hukum. Meurut Pound dalam tingkaan  equity dan hukum alam (natural law) teori-teori yang  umum mengenai esensi hukum  tanpak menjawab peranyaan mengenai tujuan hukum. Akan tetapi pada tingkat kematangan hukum, hukum danggap sebaga sesuatu yang self-sufficient, untuk diputuskan oleh bentuk idel dari hukum itu sendiri, dan sebagai sesuatu yang tidak dapatdiciptaan, dan kalau toh dapat diciptanan telah diciptakan secara hemat. Ide tantang hak-hak alami tampaknya ditujukan untuk menjelaskan untuk apa hukum itu, dan untuk memperlihatkan bahwa hukum it membatasasi  kebebasan sesedikit mungkin. Sudah bang tentu ide untuk  apa hukum itu akan terantung pada ide apa hukum itu ? yang berarti berbicara mengenai esensi hukum. 

Pound mengemukakan 12 buah konsep hukum yang bisa dibedakan antara satu diantaranya: pertama : ide atau onsep mengenai aturan yang dating dari Tuhan atau aturan-aturan untuk perilaku manusia seperti hukum nabi Musa dan lainnya ; kedua ide atau konsep mengenai hukum sebagai tradisi  dari adapt yang tua yang telah membuktikan akan diterima oleh Tuhan-Tuhan, sehingga orang yang mengikutinya akan melewati jalan dengan aman. Ini untuk orang-orang primitive. Di sini hukum adalah bentuk kebiasaan atau bentuk yang terekam dari ajaran-ajaran di mana dapat dipertahankan dan diekpresikan ; ketiga hukum diartikan sebagai bijaksana yang terekam dari orang-orang yang bijak yang telah mempelajari jalan yang aman atau jalan yang disetujui Tuhan untuk tingkah laku manusia.

         Hart telah membuat catatan mengenai ciri-ciri tertentu tentang hukum yang mempunyai muatan analisis. Pertama : hukum adalah alat control social. Disini hukum menjadi alat untuk membuat orang berbuat sesuatu., dan jika tanpa alat ini ia tidak akan melakukannya dengan sukarela. Kedua hukum sering mempunyai konotasi yang membingunkan, baik secara moral maupun secara intelektual. Untuk itu hukum bisa bermakna descriptive dan bisa pula prescriptive.ketiga konsep mengenai hukum juga berhadapan dengan kasus-kasus yang berbeda pada perbatasan hukum. Yaitu kasus-kasus dari praktek atau institusi yang di satu pihak mengandung cirri-ciri yang jelas selain gukum, namun dipihak lain juga mengandung cirri-ciri selain hukum ke empat konsepmengenai hukum akan melibatkan isuisu yang penting dan menarik secara filosofis

c. Beberapa teori tentang hukum

 a. Hans Kelsen

inti pemikiran kelsen adalah , bahwa teori hukum yang murni haruslah bersih dari politik, etika, sosiologi, dan sejarah. Hukum berurusan dengan bentuk (forma), tidak berurusan dengan isi (materia). Sedangkan keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Dasar-dasar esensial dari teori Kalsen bisa dirumuskan sebagai berikut :

  1. tujuan teori hukum seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan ;
  2. teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya ;
  3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normative bukan ilmu alam ;
  4. teori hukum sebagai teori tentang norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja nnorma-norma hukum ;
  5. teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus ;
  6. hubungan antara teori hukum dan system yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Darji Darmodiharjo mengutf dari Satipto Rahardjo mengemukakan cirri-ciri reaslisme yang dkemukakan olej Liwellyn :

  1. hendaknya konsepsi harusmenyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan ;
  2. hukum adalah alat untuk menpai tujuan-tujuan social ;
  3. masyarakat  berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem social yang ada ;
  4. tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep huum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum ;
  5. hendaklah hukum itu dilihat dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut.

Uraian di atas menggambarkan betapa hukum mempunyai ruang yang sangat luas untuk dibahas yang juga berarti untuk menjadi sasaran bukan saja dengan teori yang bermacam-macam, namun juga sekaligus sumbernya yang tidak hanya satu. Disini jika kiat mengikuti kaidah keilmuan di sana ada ruang terbuka pula untuk saling mengisi dari sumber hukum islam.kerangka piker ini tidak harus menginkuti teori resepsi, namun juga tdak harus selalu diikuti pemaksaan atas dasar akidah/teologi. Disini lebih pada elektisisme yang dapat dipakai dan dijalankan oleh semua orang. Artinya hukum islam mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi hukum nasional atas dasar ilmu hukum, bukan semata-mata atas dasar pengikut agama. Sama artinya dengan telah terjadinya pengaruh hukum Islam terhadap hukum Barat.

b. Hukum Islam dan Fiqh

fiqh arti asal katanya Paham. Disini fiqh merupakan pemahaman terhadap ilmu yang berupa wahyu  (yaitu al-qur’an dan al-hadits sahih. Jadi fiqh sebagai suplemen dan sekaligus perbedaan prinsip dengan ilmu. Kelanjutan pengertian seperti ini adalah bahwa fiqih identik dengan al-ra’yi yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian fiqh yang demikian kemudian berkembang menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. Dalam fase ini  fiqh mencakup kepada semua jenis , termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. Kitab al-fiqh akbar karya Abu Hanifah sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah . pada akhirnya pada fase ketiga faqh diahami sebagai disiplin hukum Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji dalam fase tarkhir ini fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu proses. Fqh berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut sebagai hukum positif Islsm, oleh karena adanya dominasi akal mausia dalam memahami wahyu.

Dalam kenyataannya meskipun fiqh bisa diartikan dengan hukum Islam, namun mengandung aspek-aspek selain huukum. Dalam kitab-kitab fiq dengan konsep etika agama ,  juga terkadang mengandung pembahasaan akidah yang berarti wilayah  kajian ilmu kalam. Dan dalam kenyataannya pula, meskipun fiqh bisa diartkan dengan hukum Islam, naun hukum disini tidak selalu identik dengan law atau peraturan perundang-undangan Hukum yang mempunyai al-ahkam al-kamsah (wajib, sunat, makruh harm, jaiz) dalam fiqh lebih identik  dengan konsep etika agama, dlam hal ini Islam. Yakni ciri  utamanaya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan pahala dan siksa dan berkonsekuensi akhirat. Inilah cirri tama dalam hal-hal yang digabungkan dengan fiqh. Dilihat dari cakupanya yang sarat dengan muatan religious ethic, fiqh bisa diartikan dengan ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamana adalah nas/wahyu. Atau lebih singkat ilmu Islam tentang perilaku manusia. Istilah perilaku dimaksudkan dengan al-amaliyah yaitu dengan mengecualikan diskursus  teologis, perasaan, dan filsafat, sehingga ilmu kalam dan filsafat tidak masuk disini.. sedangkan predikat Islam atau landasan utamanya wahyu membedaan fiqih dengan ilmu atau onsep non islam. Menurut definisi Abu Hanifah  fiqh adalah ma.rifat al-nafs  malaha waman alaiha amalan. (mengetahui hak dan kwajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang sering diketahuai adalah  al-ilmu bil ahkam  al-shariyah al-amalaiyyah almuktasab min adilatiha al-tafsiliyyah (ilmu tentang  hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan  dengan amaliyah perilaku manusia yang diuwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci.  Atau nuga didefiniskan sebaga kumulan hukum-hukum atau etika syara untk al-hal yang berkaitan dengan amalyah perilaku manusia yang termbl dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci..  (hal 101)

Di samping uraian di atas, bahwa dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hokum dalam pengertiannya menurut ilmu hokum (hokum sekuler), artinya fiqh juga memuat pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindk criminal (jarimah), bagian-bagian hokum waris (mawaris), hokum perkawinan ( munakahat), hokum perdagangan, hokum pinada (jinayah) dan lain-lain. Meskipun matan fiqh tersebut dalam beberaa hal masih tampak sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untukmasanya. Jadi kesederhanaan itu bukan lantaran ketinggalan jaman, namun seseai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh dihasilkan.

Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang membuat sacral dan absolute terhadap pengertian hokum islam. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara hokum atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah yang identik dengan wahu, yang memang bisa dikatakan sebagai hal yang absolute, retorika seperti inilah yang sering dijumpai dikalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Muslihudin “Islamic law is diviney ordained syatem, the Will of Good to be established on earth. It is called Shari’ah or the rigt path, Qur’an and the sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources. ( Hukum islam adalah system illahiyyah, kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi. Hukum islam itu disebut syariah atau jalan yang benar. Qur’an dan sunnah Nabi merupakan dua sumber utama dan asli bagi hokum Islam tersebut.

Ungkapan bahwa hukm Islam adalah hokum suci, hokum Tuhan, syariah Allah, dan semacamnya, sering dijumpai. Juga demikian yang beranggaan bahwa hokum Islam itu pasti benar dan diatas segala-alana, juga tidak jarang kita dengar. Disini tampak tdak adana kejelasan possi dan wilayah  antara    istilah hokum Islam dan syariah Allah dalam arti konkritnya adalah wahyu yang murni yang posisinya dilar jangkaan manusia.

Pengkabran n istilah antara hokum islam, hokum syar’i/ syaria’ah, atau bahkan syari’ah Islam, pada hakikatna tiak ada masalah. Namun pengkaburan esensi dan posisi antara hokum Islam yang identik dengan fiqh, krena merupakan hasl ijtihad tadi, dengan syari’ah yang identik dengan wahyu, yang berarti diluar jabgkauan manusia tadi, adalah masalah besar yang harus diuruskan dan diletakkan pada posisi yng seharusnya. Hokum islam merupakan hasil ijtihad ulama , maka suatu hal yang wajar jika seorang mujtahid/ ulama bisa dipegaruhi oleh factor-faktor yang manusiawi di luar kesucian wayu itu sendri. Oleh karena itu factor politk, social buaya yang melingkupi mujtahid/fuqaha, menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan ketika kita menganalisis hokum islam. Karena elemen-elemen inilah, maka terjadi perbedaan madzhab di masa klasik yang didasarkan pada wilayah, seperti mazhab Hijab, Irak, dan syam/siria. Dalam menganalisis kenyataan seperti ini, meskipun seharusnya dipahami bahwa pengaruh tadi tidak secara  langsung kepada hokum Islam itu sendiri, namun lebih kepada ulama atau uqaha yang melakukan ijtihad. Jadi elemen-elemen tadi berpengariuh kepada mujtahidain yang menghasilkan ijtihadnya berupa hokum islam.

E. Pencabangan Fiqh.

Fiqh atau hokum!Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku menusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik fiqh meliputi empat kelompok a. ibadah b. muamalat. . munakahat; d. jinayat.

Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjai obyek pembahsan dalam buku fiqh. Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku fiqh, sasaran kajian fiqh meliputi banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.

Kemudian muncul istilah fiqh politik (fiqh siyasah ) dan fikih-fikih lainnya. Fiqh siyasah  sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun disejajarkan dengan ilmu politik islam atau Islamic Poltical Thought  dan seterusnya sehingga istilah-istilah tersebut menapakkan cirri fiqh yang berupa exersice pemikiran yang tidak berhenti dan tetap berkelanjutan. Tidak malah didominasi oleh cirri fiqh yang sarat dengan nilai ibadah yang berkonsekwensi mandeg. Selanjutnya ketka beribicara mengenai hokum pidana maka sudah memakai bahasa hokum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hokum. Hal yang samapun juga berlaku bagi cabang fiqh yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum muncul, seperti fiqh ekonomi, fiqh perdagangan, fiqh keluarga,  fiqh lingkungan, fiqh perbankan dan lainnya. Apabila hal ini bisa popular  maka disini tidak hanya bicara mengenai hokum, namun hokum Islam yang menjadi ruhnya pada dasarnya berarti etka atau ruh islam, tidak diskursus hokum dalam ilmu  hokum atau perundang-undangan. Dengan demikian maka metode induktif harus bisa dipakai dengan leluasa  sambil mengakui deduktif dan bahkan landasan wahyu yang dalam banyak sisi bisa dilihat sebagai metafisika. Ini proyek besar, dimana mengerjakannya harus menguasai pula ilmu-ilmu social dan humaniora modern.

Dari uraan tersebut diatas, ada dua hal yang bisa dikemukakan yaitu : pertama : cakupan fiqh baik dalam pengertiannya yang bercabang-cabang tadi maupun masih dalam pengertian hokum Islam, adalah sangat luas, seluas perilaku manusia. Sehingga kasus-kasus baru yang sedang dan akan bermunculan akan selalu menuntut jawaban dari fiqh atau hokum islam. Kedua agar selalu tetap eksis hokum islam harus mampu memberi jawaban dengan cepat terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disatu sisi jawbana itu arus cepat dan tepat., untuk itu diperlukar pemikin yang mumpuni, dari sisi lain spesialisasi cabang-cabang fiqh perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan social budaya dan tehnologi yang ada. Untuk itu pengembangan hokum islam harus bisa empiris sesuai dengan keadaan masyarakat. Dan dalam waktu yang bersamaan ilmu-ilmu lain sangat diperlukan baik dengan secara perorangan ataupun bekerja sama antara ahli dalam pelbagai disiplin ilmu.

e. Melongok Tradisi Pemikiran Fiqh di Masa Awal.

Kalau kita sejenak meluangkan waktu untuk membahas tradisi pemikiran fiqh di masa yang sangat awal, kita akan mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang fiqh tersebut. Bisa dilihat pada zaman para imam madzhab, Abu Hanifah, al-Syafi’I, Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Bisa juga di awali dari masa setelah setelah Nabi wafat dan masa tabi’in

Pada masa itu pemikiran terhadap masalah fiqh sangat bebas  dan para ulama sangat bebas untuk melakukan ijtihad, meskipun tidak semua orang sejak sahabat, tabiin dan tabiit tabiin menjadi mujtahid. , begitu juga pengaruh social budaya sering menampakan cirri dalam esensi hokum islam tersebut, maka muncul istilah mazhab Hijazi, mazhab Iraq, dan mazhab Siria.  Seperti yang dialami oleh mazhab syafi’i dengan adanya istilah qaul qodim  adalah pendapat atau pemikiran asysyafi’I letilka beliau berada di Jazirah Arab, Makah Medinah dan Iraq,   dan qaul jadid adalah pemikiran fiqhnya ketika sudah pindah ke Mesir. Ini menunjukan bahwa beliau mempunyai perbedaan ketetapan hokum Islam, lantaran perbedaan tempat dan waktu, mungkin juga usia. Dari sinilah muncul istilah taghyyir al-ahkam bi taghahhay al-azminah wa al-amkinah ( berbedanya hokum islam dikarenakan perbedaan waktu dan tempat. Bagitu juga pendapat para imam madzhab yang lain.

f. Hukum Islam dan Masyarakat

sumber utama hokum islam adalah al-qur’an, maka hokum islam berfungsi sebagai pemberi petunjuk, pemberi pedoman dan batasan terhadap manusia. Jika sesuatu itu haram, maka hokum islam berfungsi sebagai pemberi petunjuk  bahwa hal tersebut tidak boleh dikerjakan. , sebaliknya jika sesuatu itu wajib maka haruslah dikerjakan.. dengan istilah lain ketentuan hokum islam itu berarti hasil ijtihad fuqaha, dalam  menjabarkan petunjuk dari wahyu itu. Namun yang terjadi selama ini  seolah-olah hokum islam itu merupakan seperangkat aturan dan batasan yang sudah mati, sehingga selalu terkesan pasif. Akhirnya hokum islam menimbulkan kesan menakutkan bagi masyarakat sekitarnya, padahal hokum islam itu harus bersifat aktif sesuai dengan poendapat Abu hanifat  adanya istilah ma’rifat (menegetahui) dimana kalimah tersebut memberi inspirasi untuk aktif tiudak terlambat memberi ketentuan hokum islam, jika muncul kasus baru. Atasan-batasan tersebut dalam ilmu hokum disebut sebagai fungsi sosil control.

Termasuk dalam pengertuian hudal linnas, hokum islam juga menekankan pada final goal, yaitu  untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.. fungsi ini bisa meliputi beberapa hal ayitu : a. fungsi social engineering. Hokum islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umuat. Untukl merealisasi ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, bisa melalui proses siyasah syariyyah, dengan produk qanun atau perundang-undangan ; b. perubahan untuk tujuan lebih baik. Disini berarti sangat besar kemungkinannya untuk berubah, jika pertimbangan kemanfaatan untuk masyarakat itu muncul. Oleh karena itu wajar kalau seseorang mempunyai waktu tempat dan lainnya ; c. factor-faktor yang mempengaruhi . oleh karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan ummat manusia,  maka kenyataan social budaya akan sangat besar peranannya dalam mempengaruhi fuqaha untuk menentukan hokum islam. Bahkan bukan hanya social budaya, nbamun juga kemajuan sains dan tehnologi yang ada di tempat yang bersangkutan, ilmu dan bahkan pengalaman pribadi fuqaha juga akan mengambil peran dalam pemberian pengaruh untuk ketentuan hokum Islam. Sudah barang tentu, agar kasus yang baru muncul tidak terkatung-katung, yang berakibat kosongnya kemaslahjatan, maka cirri penting hukuim Islam seharusnya cepat terwujud untuk segera memberi ketentuan hokum terhadap aksus yang  baru muncul tadi.

G. Fungsi Kontrol dan Engineering

Kalau fiqh diartikan dengan hokum, maka huku itu wujud atau diwujudkan, karena diperrsiapkan untuk memberi hukuman atau batasan terhadap kasus yang sudah ada, tidak untuk pengandaian , meskipun dunia fiqh sarat dengan pengandaian pada masa skolastik. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa hokum islam itu tidak bisa mengikuti perkembasngan jaman maka harus dipahami bahwa pemikiran  huku itu tidak bisa cepat ketika kasus baru itu muncul,  yang seharuysnya dibutuhjkan secepatnya adalah terwqujudnya hokum untuk memberi jawaban terhadap kasus yang baru muncuil tadi. Penjelasan ini bisa dimaksudkan untuk fungai hokum sebagai social control. Artinya tindakan melanggar hokum harus selalu dikontrol agar tidak berkelanjutan, dan jika pelanggaran itu terjadi, maka segera akan dikenai jeratan sanksi, denghan demikian dalam keadaan wajar keteraturan dalam kehidupan social.

Hokum bisa digunakan sebagai social engeneering artinya dunia hokum akan berbeda  dengan duniua ilmu yang lain, termasuk ilmu social yang sangat mudah untuk diletakan pada orientasi ke masa depan atau prediksi masa akan dating. Cirinya adalah memberi batasan.  Dalam konteks seperti ini, hokum dalam poengertian batasan dan control, bisa juga berfungsi sebagai social engineering, jraty hokum terhadap kras perjudian dan semacamnya akan sekaligus mengatur warga Negara untuk mewujudkan tatanan social yang baik dan harmonis. Pelanggran-pelanggaran yang baru pada hakekatnya erat sekali korelasinya dengan kejahatan. Ini berarti bahwa fungsi control itu sekaligus mengandung fungsi engineering demi masa depan bangsa.

I. Pengaruh Pluralisme Sosial politik

Pengaruh social budaya dalam hal menentukan hokum islam sangat kelihatan sekali. Tidak sedikit para fuqaha memberi tafsiran beberapa ayat al-qur’an dalam bayangan keadaan social budaya ini.

Pengaruh seperti ini juga akan berlaku dalam pluralisme social politik. Artinya kondisi masyarakat yang ada akan berpengaruh kepada pemikiran fiqh/hokum islam. Dalam hal ini ada dua hal yang harus dikerjakan. A. topic batasannya harus ada penyesuaiannya ; b. metodologinya harus ada pembenahan.

KONSTITUSIONALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL  : Drs. Maksun Faiz MAg. Hlm. 171.