• 01.jpg
  • 08.jpg
  • aaFOTO-KANTOR-1.jpg
  • alamat.jpg
  • banner-sms-gate.jpg
  • PAKTA-INTEGRITAS.jpg
HAK PIHAK BERPERKARA

1 Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara
2 Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
3 Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
4 Mengajukan Eksepsi dan Rekompensi atas gugatan lawan
5 Gugatan Rekompensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi
- Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baikberupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
- Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul
- Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
6 Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu
7 Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
8 Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
9 Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

HAK-HAK MASYARAKAT PENCARI KEADILAN (Pasal 6 ayat (1) huruf (c) SK. KMA-RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007
1 Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2 Berhak perkaranya segera dimajukan ke Penghadilan oleh Penuntut Umum
3 Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4 Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan
5 Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
6 Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim
7 Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia
8 Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri
9 Berhak menghubungi Penasehat Hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
10 Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan
11 Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
12 Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang
13 Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hokum
14 Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya
15 Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
16 Berhak menghubungi /menerima kunjungan rohaniawan
17 Berhak diadili dalam siding yang terbuka untuk umum.
18 Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya
19 Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya
20 Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat
21 Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat
22 Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat
23 Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP
(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)
(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)