LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tahun 2016

PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A

Jalan Dr. Rajiman No. 25B Cilacap

Telp. 0282-533455 Fax. 0282-5253506
Website : pa-cilacap.go.id

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. A.Pendahuluan

Dengan adanya Roadmap Pengadilan Agama Cilacap 2016 – 2020 ini diharapkan arah perjalanan Pengadilan Agama Cilacap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dapat lebih terarah dan tertata sehingga dapat mempersiapkan segala tantangan dan menjemput peluang secara lebih dini.

Dalam proses implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diharapkan Mahkamah Agung RI melalui Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035 tidaklah semudah yang dibayangkan, berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi membutuhkan penanganan, pemikiran, waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai salah satu contoh, upaya optimalisasi pelayanan publik di Bidang Keperkaraan seperti memberikan kenyamanan para pihak pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Cilacap dengan menambah ruang sidang, ruang pelayanan dan ruang tunggu sidang serta mengimplementasikan ISO 9001 : 2015 untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Cilacap.

Salah satu hasil dari Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap adalah capaian output penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Cilacap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan grafik kecenderungan meningkat sebagaimana terlihat dalam diagram berikut :

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2016

Dilihat dari grafik diatas terlihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun penanganan perkara mengalami kecenderungan membaik yang ditandai dengan naiknya volume perkara yang ditangani dan turunnya sisa perkara di akhir tahun serta semakin tingginya penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama Cilacap setiap tahun. Adapun untuk capaian lainnya akan lebih detail tersaji dalam bab capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2016.

Terbitnya Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 17/SEK/OT.01.2/01/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi Atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/01/M.RB.06/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan secara tidak langsung semakin menguatkan upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap. Selama ini seiring implementasi ISO 9001 : 2015 pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap bersifat mandiri dengan evaluasi yang dilakukan secara Internal/Audit Internal dengan Tim Auditor yang telah mengikuti Pelatihan Audit Internal, evaluasi secara Eksternal dengan Badan Sertifikasi Eksternal maupun Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Diharapkan dengan adanya penyampaian laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditujukan kepada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dapat lebih menguatkan capaian Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Cilacap baik untuk tahun ini maupun tahun yang akan datang.

  1. B.Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2016 - 2020, antara lain sebagai berikut:

  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi ;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
  4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor: W11A4/1277/Kp.04.6/3/ 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya).
  5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A4/1278/Kp.04.6/3/ 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Tim Audito Internal Pengadilan Agama Cilacap;
  6. C.Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2020 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Untuk menjamin terlaksananya ketiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Cilacap memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap dalam rangka Penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat. Strategi pembangunan tahun 2016 – 2020 dapat digambarkan dengan penguatan yang dilakukan melalui langkah – langkah umum sebagai berikut :

  1. Memelihara dan / meningkatkan / memperkuat Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan;
  2. Melanjutkan upaya perubahan untuk peningkatan berkesinambungan;
  3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya;
  4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Cilacap

Keempat langkat tersebut merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan, sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Pengadilan Agama Cilacap sudah beranjak pada tahapan penguatan reformasi birokrasi dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi Reformasi Birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap dengan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

  1. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian Hukum bagi masyarakat pencari keadilan
  2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil) dan memuaskan pencari keadilan.
  3. Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
  4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja Pengadilan Agama Cilacap secara keseluruhan.
  5. Seluruh unit kerja menetapkan dan mengevaluasi sasaran kerja untuk rencana kerja tahunan.

Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah : Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien; Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Pengadilan Agama Cilacap.

Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Pengadilan Agama Cilacap akan mengubah mind set dan cultural set birokrat Pengadilan Agama Cilacap ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.

Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi Di Pengadilan Agama Cilacap

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Cilacap terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Pengadilan Agama Cilacap yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Cilacap antara lain:

  1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi. dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap, komitmen pimpinan selalu didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan pimpinan Pengadilan Agama Cilacap untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan Pengadilan Agama Cilacap sejak diterbitkannya cetak biru Pengadilan Agama Cilacap tahun 2016 – 2020.
  2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 kegiatan utamanya terkait revolusi mental pada aparatur Pengadilan Agama Cilacap. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Cilacap merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepuasan pencari keadilan dan stakeholder terkait.
  3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi.Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Agama Cilacap untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap. Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.
  4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap diupayakan menjadi kebutuhan Pengadilan Agama Cilacap, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.
  5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik.
  6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.
  7. Menetapkan, menerapkan dan menganalisa Risiko yang akan muncul selanjutnya untuk diidentifikasi Resiko mana yang akan menjadi hambatan maupun peluang.adapun kondisi terkini Pengadilan Agama Cilacap dapat diuraikan sebagai berikut:

C.1. Manajemen Perubahan

                   Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Tim Reformasi Birokasi

Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi Yaitu:

  1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor: W11-4A/3820/Kp.04.6/8/2016, tanggal 24 Agustus 2016 Jo. Surat Keputusan Ketua Nomor: W11A4/1277/Kp.04.6/3/ 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya)/Tim ISO 9001 : 2015
  2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor: W11-4A/3820/Kp.04.6/8/2016, tanggal 20 Oktober 2016 Jo. Surat Keputusan Ketua nomor; W11A4/1278/Kp.04.6/3/ 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Tim Audito Internal Pengadilan Agama Cilacap;
  3. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja melalui tabel Pelaksanaan program kegiatan RB, Laporan Audit Internal
  4. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti melalui:
    1. Evaluasi Hasil Tugas Pokja RB / Pembaruan / Sasaran Mutu
    2. Laporan Kegiatan Evaluasi RB / Internal Audit
    3. Program Rencana Mutu 2016-2017.
    4. Penanganan Keluhan pencari keadilan dan tindak lanjut Pengaduan Pencari Keadilan
    5. Melakukan dan Mengevaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

C.2. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

  1. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi pada Pengadilan Agama Cilacap telah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat Reformasi Birokrasi / Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh pimpinan Pengadilan Agama Cilacap
  2. Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala antara lain melalui Website Pengadilan Agama Cilacap, tahun anggaran 2016 dan melalui brosur-brusur serta bener yang di pasang di sekitar lingkungan Pengadilan Agama Cilacap.

C.3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Harmonisasi

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron melalui:

  1. SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali telah diubahdengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
  2. SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana telah dirubah dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2014.
  3. PERMA Nomor I Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Produr Mediasi di Pengadian, dilengkapi dengan Keputusan mahkamah Agung RI. Nomor: 108/KMA/SK/V!/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilantanggal 17 Juni 2016.
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
  1. 2.Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan
  2. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi melalui SK Ketua Pengadilan: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor: W11-4A/3820/Kp.04.6/8/2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Cilacap.
  3. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan berupa Bisnis proses sistem pengendalian Peraturan Perundangan-Undangan melalui :
  4. Daftar Induk Dokumen Eksternal yang berisi tentang Perundang-undangan dan peraturan terkait yang tercantum lokasi simpan.

C.4. Penataan dan Penguatan Organisasi

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Evaluasi
    1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi melalui Audit Internal yang dilakukan secara periodik dalam satu tahun dengan program audit yang telah ditetapkan.
    2. Telah dilakukan evaluasi yang mengatur tentang tindak lanjut Audit Internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen
    3. 2.Penataan

Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan untuk peningkatan berkesinambungan.

C.5. Penataan Tatalaksana

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang Penataan Tata Laksana dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)
    1. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Bisnis Proses tertuang pada Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Cilacap
    2. Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit.
    3. Terdapat evalusi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi SOP untuk direvisi.
    4. 2.E-Government
      1. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government dilingkungan instansi berupa Master Plan SIMARI 2011-2014.
      2. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui:
        1. Aplikasi KOMDANAS
        2. Aplikasi SIPP telah melampui batas minimal yang ditentukan Mahkamah Agung RI yaitu mencapai 83,56 % sedangkan untuk Uplaud Putusan selama tahun 2016 mencapai sebanyak 30.486 perkara , sebagai peringakat pertama untuk Wiliyah PTA Semarang- Jawa Tengah.
        3. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi berupa: SMS Gateway/SMS Pengaduan/Proses Berpekara/Sistem Penelusuran Perkara/SIADPA/SIPP.
  1. 3.Keterbukaan Informasi Publik
  1. Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.l/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Dilingkungan Peradilan Agama.
  2. Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, maupun Website Pengadilan Agama Cilacap.
  3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Laporan Monitoring pelayanan publik dan meja informasi Nomor 2476/DJA/HM.001/10/2016, tanggal 28 Oktober tahun 2016 dari Ditjen Badilag dan laporan pelayanan publik dan meja informasi tanggal 6 Desemember 2016

C.6. Penataan Sistem Manajemen SDM

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap RI di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
    1. Telah dilakukan analisis beban jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap melalui Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tertuang dalam : Job diskription tanggal 3 Januari 2016
    2. Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai kepada seluruh unit organisasi Pengadilan Agama Cilacap yang tertuang dalam Surat keputusan No. 134/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agutus 2007;
    3. 2.Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai

Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera dan Jurusita serta Kode Etik tentang aturan Prilaku Pegwai Negeri Sipil dan Pgawai Pengadilan Agama Cilacap dan dengan menerapkan 10 Budaya Malu di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap.

C.7. Penguatan Akuntabilitas

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang penguatan akuntabilitasn dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Keterlibatan Pimpinan
    1. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2016.
    2. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan dilaksanakannya hasil Reviu Renstra Pengadilan Agama Cilacap dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
    3. 2.Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
      1. Seluruh unit organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan Kegiatan LAKIP
      2. Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran.

C.8. Penguatan Pengawasan

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

  1. Pengawasan melekat oleh pejabat dan atasan langsun terhadap kinerja bawahannya;
  2. Pengawasan internal oleh hakim bidang pengawas secara berkala dilaporan kapada Ketua elalui kordinator Wakil Ketua, Surat Keputusan Nomor: W11-A4/6235/Kp.04.6/XII/2016, tentang Penujukan hakim Pengaas Bidang Ppengadilan Agamma Cilacap, tannggal23 desember 2016;
  3. Pengawasan oleh TIM Auditor Internal, Surat Keputusan Nomor: W11-A4/4579/Kp.04.6/10/2016,tentang TIM Auditor Sitem Mangeman Mutu ISO.9001-2015tanggal 2 Oktober 2016;
  4. Gratifikasi,Telah terdapat kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang diantaranya termuat dalam Public campaian telah dilakukan secara berkala diantaranya melalui website, brosur dan banner di seluruh lingkungan Pengadilan Agama Cilacap dan badan Peradilan dibawahnya.
  1. PengaduanMasyarakat, Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan dengan Rekapitulasi dari Meja Informasi Pengadilan Agama Cilacap atas dasar Surat Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor: W11-A/30004/HM.00/X/2016 , tanggal 31 Oktober 2016 Jo Surat Dirjen badilag. Nomor 247/DJA/HM.00/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pengadilan Agama Cilacap.Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ecara langsung dan dapat diakses melalui https//pa-cilacap.go.id dan Meja Pengaduan Pengadilan Agama Cilacap.

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti diantaranya melalui:

  1. Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pengaduan sudah ditindaklanjuti.
  2. Surat permohonan tata cara pengaduan
  3. Brosur brosur profil pengadilan Agama Cilacap
  1. PembangunanZona Integritas

Seluruh PNS Pengadilan Agama Cilacap telah mentandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi yang telah ditandatangi bersama pada tanggal 01 Agustus 2016.

C.9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

          Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 5 (lima) program reformasi sebagai berikut:

  1. 1.Standar Pelayanan
    1. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya perkara dengan Surat KeputusanNomor W11A4/6166 /HK.05 / 12 / 2016 Tentang Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 30 Desember 2016;
    2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan melalui Website Pengadilan Agama Cilacap, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
    3. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP tentang standar pelayanan.
    4. Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders.
    5. 2.Budaya Pelayanan Prima
      1. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
      2. Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yaitu:
        1. WEBSITE Pengadilan Agama Cilacap, SIADPA, CTS, Direktori Putusan, Papan Pengumuman, SMS GATEWAY;
        2. Website mahkamahagung.go.id;
        3. Buku Profil Pengadilan Agama Cilacap;
        4. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan dengan:
        5. Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan berupa:
          1. Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara;
          2. Layanan Sidang Keliling Terpadu, Pos Bakum,
          3. DESK INFO, LEAFLET.
          4. Telah terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan dengan ditetapkan:
            1. Sidang Keliling.di Kecamatan Majenag dan kecamatan Sidareja dengan penyelesaian 1084 Perkara;
            2. Pos Pelayanan Hukum, dengan layanan sebayak 94 layanan sesuai dan Pembebasan Biaya Perkara sebanyak 25 Perkara sesuai Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu serta biayanya.
  2. 3.Pengelolaan Pengaduan
    1. Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka melalui Web Pengadilan Agama Cilacap, Meja Pengaduan dan SMS Pengaduan.
    2. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif melalui SOP Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Cilacap.
    3. Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan Pengaduan pada Meja Informasi Pengaduan di Pengadilan Agama Cilacap.
    4. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui Aplikasi Lapor, Pelaporan Penanganan Pengaduan.
  3. 4.Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
    1. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan no 16 Tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan 70.54 dengan keseluruhan SKM dengan nilai Unsur tertinggi dan Terendah); Mutu Pelayanan: A (sangat baik) 81,26-100.00, B (baik) 62,51-81,25), C. (Kurang baik) 43,76-62,50 dan D (Tidak baik) 25,00-43,75.
    2. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat melalui Perbaikan Pelayanan Pengadilan, Perbaikan SOP.
  4. 5.Pemanfaatan Teknologi Informasi
    1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan melalui CTS, SIADPA, KOMDANAS, SIADPA, SIPP.
    2. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus berupa Dokumen Teknis Pengembangan Sistem IT Pengadilan Agama Cilacap.
  1. D.Evaluasi

Dari capaian total hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap tahun 2016 sebesar 85,4 % sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya maka masih perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang diselaraskan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 maupun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap tahun 2016 - 2020. Komitmen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan serta menetapkan 7 (tujuh) program prioritas pembaruan seperti yang tertuang didalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 yaitu :

  1. Program Penyelesaian Perkara

Penyelesaian Perkara merupakan salah satu capaian output yang dapat dirasakan hasilnya secara langsung oleh pihak ketiga yaitu masyarakat para pihak berperkara ataupun pihak lain yang membutuhkan data dan produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Apabila capaian ini dilihat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke belakang maka akan terlihat sebagai berikut :

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2016

Dilihat dari grafik diatas terlihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun penanganan perkara mengalami kecenderungan meningkat yang ditandai dengan naiknya volume perkara yang ditangani dan turunnya sisa perkara di akhir tahun serta semakin tingginya penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama Cilacap setiap tahun. Kecenderungan jumlah perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama meningkat, kemungkinan di samping disebabkan karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, juga disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama. Sedangkan sisa perkara ada kecenderungan menurun, disebabkan karena peningkatan produktivitas kinerja majelis hakim beserta seluruh elemen pendukungnya.

  1. Program Manajemen SDM

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang pelayanan instansi menuju Pelayanan Prima. Pengadilan Agama Cilacap selama tahun 2016 melakukan serangkain manajemen SDM baik dalam peningkatan SDM secara manajerial maupun mental, diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Rapat Pembinaan Pegawai
  • Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) SIPP
  • Pembinaan Hakim, Panitera, Jurusita dan Operator IT
  • Kultum/pembinaan Mental
  • Olah raga senam dan Tenis Lapangan;
  • Apel Senin Pagi
  • Penyelenggaraan ISO.9001-2015

Dari serangkaian Manajemen SDM yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap hasilnya dapat dikatakan cukup memuaskan yang ditandai dengan tidak ada pegawai Pengadilan Agama Cilacap yang mendapatkan hukuman disiplin Mahkamah Agung RI selama tahun 2016.

  1. Program Pengelolaan Website

Pengelolaan website di lingkungan peradilan agama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pedoman, selain SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi di Pengadilan. Berbekal 2 (dua) peraturan tersebut Pengadilan Agama Cilacap berupaya menyajikan informasi sesuai dengan peraturan yang terdapat didalamnya. Selama tahun 2016 website Pengadilan Agama Cilacap belum mampu menyajikan perubahan baik dari segi kualitas maupun kesesuaian template website pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang dapat diperbantukan untuk melakukan pembenahan konten dari website Pengadilan Agama Cilacap.

  1. Program Pelayanan Publik Dan Meja Informasi

Selama ini di Kantor Pengadilan Agama Cilacap sudah terdapat Meja Informasi yang merupakan pusat informasi dan pelayanan bagi publik, jadi hampir semua informasi baik informasi mengenai keperkaraan, kesekretariatan sampai pengaduan masyarakat ditampung dan ditangani di bagian meja informasi. Untuk mendukung pelayanan publik dan informasi, Pengadilan Agama Cilacap juga menyediakan informasi perkara berbasis Tehnologi /web /SMS Godway, dimana pada website tersebut bisa menampilkan informasi perkara secara realtime baik keadaan perkara, jadwal sidang, sampai keuangan perkara bagi para pencari keadilan.

  1. Program Upload Putusan dan Implementasi SIPP

Untuk memanfaatkan teknologi informasi pada proses administrasi peradilan di Pengadilan Agama, telah memaksimalkan Upload Putusan mencapai 30.486 perkara atau peringakat pertama untuk Wilayah PTA Semarang dan peringkat 6 besar untuk Nasional, selanjutnya di Pengadilan Agama Cilacap telah memanfaatkan aplikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga Peradilan dan sarana monitoring,kepatuhan, ketepatan dalam bekerja mulai dari Ketua, Wakil Ketua, hakim, Panitera dan dan tenaga tehnis lainnya di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management system). Selama tahun 2016 capaian prosentase perkara menurut aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI adalah sebesar 83,52 %, angka tersebut melebihi target minimal tapi belum maksimal disebabkan karena aplikasi SIPP baru mulai dipergunakan secara total pada tahun 2016, dan SIPP di Pengadilan Agama Cilacap sudah dapat di akses langsung melaui Internet dengan cara menulis IP, meskipun demikian masih terdapat data yang belum sepenuhnya terinput secara lengkap pada aplikasi.

  1. Program Perkara Prodeo Dan Sidang Keliling

Perkara Prodeo dan Sidang Keliling merupakan salah satu dari Program Justice For All yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dimana program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada pihak berperkara yang masuk kategori tidak mampu atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) serta memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Cilacap. Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Cilacap telah memperoleh Anggaran untuk sidang Keliling untuk Wilayah Kecamatan Majenang sebesar Rp65.440.000,00dan tambahan anggran sebesar Rp 20.000.000,00untuk anggaran penaganan perkara prodeo sebanyak 25perkara, dan untuk POS Bantuan Hukum sebesar RP76.000.000,00

  1. Pengawasan / Audit Internal - Audit External

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengawasan meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum. Pengadilan Agama Cilacap selama tahun 2016 telah melakukan kegiatan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dan secara berkala juga dilakukan pengawasan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga dilaksanakan oleh pengawasan Auditor Internal maupun external BSCIC dalam memenuhi standar mutu manajemen untuk mendapatakan sertifikat ISO 9001:2015.

  1. E.Hambatan / Permasalahan

Selaras dengan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan evaluasi secara umum maka secara garis besar dapat ditemukan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Cilacap. Beberapa hambatan atau permassalah tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Tidak seimbangnya rasio perbandingan perkara yang ditangani dengan jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Cilacap. Jumlah Hakim tidak seimbang dengan Jumlah Panitera Pengganti.
  2. Belum optimalnya regenerasi pekerjaan yang disebabkan tidak memadainya rasio pekerjaan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada.
  3. Belum adanya pendidikan dan atau sertifikasi terkait dengan pekerjaan dan jabatan yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap.
  4. Belum diterapkannya evaluasi hasil penilaian kinerja baik berupa reward and punishment maupun evaluasi total terhadap kinerja peradilan.
  5. Kurangnya ruang sidang karena hanya tiga ruangan dibanding dengan jumlah perkara yang masuk dan jumlah hakim yang tersedia.
  6. Belum tersedia ruang pelayanan yang standar dan ruang arsip yang memadai, sarana pendukung seperti Jenset, Barcode, rusaknya beberapa sarana dan prasarana perkantoran karena anggaran pemeliharaan yang diterima Pengadilan Agama Cilacap dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
  7. F.Rencana Tindak Lanjut

Dari beberapa hambatan atau permasalahan yang dikemukakan dalam sub bab sebelumnya maka perlu dirumuskan rencana tindak lanjut yang bersumber dari Roadmap Pengadilan Agama Cilacap 2016 – 2020 dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Cilacap. Adapun beberapa rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan menambahan tenaga untuk rasionalisasi sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan beban dan volume pekerjaan.
  2. Melakukan optimalisasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang ada.
  3. Melakukan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang tersedia di Pengadilan Agama Cilacap.
  4. Melakukan studi banding terkait standar penjaminan mutu peradilan baik dari sisi pelayanan, administrasi, maupun manajemen.
  5. Melakukan evaluasi tugas pokok, fungsi, deskripsi pekerjaan dan prosedur pelayanan standar bagi seluruh sumber daya manusia Pengadilan Agama Cilacap.
  6. Menerapkan dan mempertahankan standar managemen mutu peradilan di Pengadilan Agama Cilacap sesuai standar ISO 9001-2015.
  7. Melakukan pengawasan internal secara melekat terhadapfungsi peradilan   dan menyampikan hasil laporan pengawasan untuk memperoleh tindak lanjut.
  8. Menerapkan fungsi pemberian penghargaan dan hukuman bagi seluruh sumber daya manusia Pengadilan Agama Cilacap secara rutin.
  9. Mengoptimalkan peran pengawasan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap.
  10. Melakukan pengumpulan data kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan keempat aspek tersebut diatas.
  11. Menentukan skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Cilacap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
  12. Mengajukan usulan kebutuhan baik pemeliharaan maupun pengadaan sarana dan prasarana kantor Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan skala prioritas yang sudah dibuat.

Dari rencana tindak lanjut diatas apabila disusun dan dirumuskan dalam bentuk time schedule sebagaimana terdapat dalam Roadmap Pengadilan Agama Cilacap 2016 – 2020 akan terlihat sebagai berikut :

No Strategi Estimasi Pelaksanaan

2016

Semester

2017

Semester

2018

Semester

2019

Semester

2020

Semester

I II I II I II I II I II
1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat   Ö                
2. Pembenahan Papan Informasi, Papan Pengumuman dan Konten Website   Ö                
3. Pemetaan Pegawai dan Jabatan   Ö                
4. Regenerasi Pekerjaan   Ö Ö              
5. Pembenahan dan Penyempurnaan Prosedur Pelayanan Standar   Ö Ö              
6. Studi banding standar penjaminan mutu   Ö Ö              
7. Evaluasi dan pembenahan standar penjaminan mutu   Ö   Ö            
8. Implementasi standar penjaminan mutu   Ö     Ö Ö        
10. DDTK, Pembinaan, Sosialisasi dan Pengiriman Diklat/Sertifikasi Pegawai Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
11. Pengawasan internal rutin Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
12. Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
13. Pengawasan Masyarakat Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
                           

Sumber : Roadmap Pengadilan Agama Cilacap 2016 – 2020

  1. G.Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) terdapat 2 (dua) alat bukti yang dipergunakan sebagai data utama dalam penyusunan pelaporannya yaitu Lembar Kerja Evaluasi dan Evidence untuk keseluruhan area yang dilaporkan. Dari kuosioner standar yang disajikan akan terlihat capaian – capaian yang sudah didapat oleh Pengadilan Agama Cilacap selama tahun 2016, dimana dari data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan komparasi dan evaluasi guna perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap untuk tahun selanjutnya. Adapun kedua data tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

  1. Lembar Kerja Evaluasi
  2. Evidence (Untuk 8 Area)

Dalam Evidence untuk 8 Area ini kami memberikan beberapa lampiran yang dapat menjadi alat bukti untuk dipergunakan sebagai data pendukung dalam capaian-capaian Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Cilacap di Tahun 2016

  1. H.Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja di Pengadilan Agama Cilacap. Laporan ini dapat terwujud berkat arahan dan bimbingan dari unsur Pimpinan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, baik dari unsur hakim,Panitera, Sekretaris dan semua unsur yang terkait sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan reformasi birokrasi Peradilan Agama Cilacap kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Cilacap, teriring harapan semoga tahun yang akan datang prestasi kinerja di Pengadilan Agama Cilacap akan semakin baik, selanjutnya dapat menyajikan laporan reformasi birokrasi lebih sempurna lagi.

Akhirnya, kami dari unsur pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya TIM Reformasi Birokrasi yang telah membantu penyelesaian Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2016 ini. Semoga laporan ini bermanfaat sehingga Allah SWT senantiasa memudahkan urusan kita dan memberikan balasan yang lebih baik, Aamiin.

 
   

 

Cilacap, 06 Maret 2017    

Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Drs. H.Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

NIP. 196005191989031001