Peraturan Dirjen Badilag
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG
1. SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
2. SK Dirjen Badilag Nomor : 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahamah Agung. KLIK DISINI
3. SK Dirjen Badiag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama. KLIK DISINI
4. SK Dirjen Badilag Nomor 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
5. SK Dirjen Badilag Nomor 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
6. SK Dirjen Badilag Nomor 0267.a/DjA/OT.01.3/04/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
7. SK Dirjen Badilag Nomor 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
8. SK Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia. KLIK DISINI
9. SK Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. KLIK DI SINI
10. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
11. SK Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Perlakukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
12. SK Dirjen Badilag Nomor 2114/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
13. SK Dirjen Badilag Nomor 2141/DJA/OT.01.4/X/2018 tentang Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. KLIK DI SINI
SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan. KLIK DISINI
2. Surat Edran Dirjen Badilag MA RI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
3. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari 2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
4. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. KLIK DISINI
5. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tentang Penilaian Website. KLIK DISINI
6. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0335/DjA/HM.00/II/2013 tentang Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo. Lampiran : SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
7. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0587/DjA/HK.05/3/2015 tentang Kewajiban Melaporkan Keuangan Perkara Atas Temuan BPK. KLIK DISINI
8. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0914/DJA/HM.00/5/2015, tentang Disiplin Aparatur peradilan Agama. KLIK DISINI
9. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara. KLIK DISINI
10. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1132/Dja/KU.01/05/2016 Tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu. KLIK DISINI
11. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2694/DjA/OT.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penertiban Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Gedung Pengadilan. KLIK DISINI
12. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0868/Dja/HM.02.3/03/2017 Tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan. KLIK DISINI
13. Surat Edaran Dirjen Badilag No.03 Tahun 2018 tentang Aturan Hari kerja Sebelum dan Setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2
NOTA KESEPAHAMAN DITJEN BADILAG
- MoU Ditjen Badilag dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
- MoU Ditjen Badilag dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat
- MoU Ditjen Badilag dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- MoU Ditjen Badilag dan Ditjen Badilum dengan Ditjen Dukcapil
- MoU Mahkamah Agung RI dengan Majelis Tinggi Peradilan Negara Qatar
- MoU Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Republik Sudan
- MoU Ditjen Badilag dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)