KPKNL Meninjau SBSK Pengadilan Agama Cilacap

 

Cilacap, PA Cilacap – KPKNL Purwokerto selaku pengelola kekayaan milik negara melakukan peninjauan standar barang standar kebutuhan (SBSK) di Pengadilan Agama Cilacap (9/2/2023). Utusan dari KPNKL tersebut diterima oleh Sekretaris dan Kasubag Pengadilan Agama Cilacap beserta Staff Pengelola Barang Milik Negara di media center.

Guna mengakomodasi kebutuhan usulan pengadaan BMN setiap tahun dari K/L, sesuai amanat pada PP 27 tahun 2014 jo PP 28 tahun 2020, telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Selanjutnya guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan setelah diadakan serta Pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari, maka sebagaimana amanat PP 27 tahun 2014 jo PP 28 tahun 2020, Pengelolaan Barang memiliki kewajiban untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMN.

Berdasarkan PMK No. 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, standar barang merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan K/L. Sedangkan standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan K/L. Pendataan KPKNL Purwokerto yang telah dilakukan adalah terhadap BMN target yaitu berupa tanah bangunan kantor, tanah rumah negara, bangunan gedung kantor, dan rumah negara.

Peninjauan SBSK ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah luasnya bangunan untuk disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pegawai. Apakah sesuai standar atau belum? Sehingga Ruangan yang tersedia lebih optimal. Selain itu, peninjauan ini juga bertujuan untuk mengurangi ruangan tidak terpakai atau berstatus idl.

Pemerintah menargetkan setiap instansi sudah di-SBSK-kan. dan untuk periode ini Mahkamah Agung ditargetkan selesai per Maret 2023. Pengadilan Agama Cilacap sudah berupaya untuk menjalankan pengelolaan barang milik negara dengan tertib administrasi dan tertib hukum. (as)