Pengadilan Agama Cilacap mendapat Apresiasi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Pengadilan Agama Cilacap, dalam hal ini, Ketua Pengadilan Agama Cilacap Yang Mulia Beliau Bapak M. Ihsan, M.H., Panitera Pengadilan Agama Cilacap Beliau Bapak Sultan Hakim, S.Ag., S.H. dan Sektretaris Pengadilan Agama Cilacap Beliau Bapak Wardoyo Dwi Astoto, S.E. menghadiri Rapat Koordinasi Peradilan Agama Se-Jawa Tengah Tahun 2023 di hotel Mercure Solo Baru selama 2 (dua) hari mulai dari tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2023. Adapun yang hadir pada acara tersebut yaitu mulai dari Ketua dan Wakil Ketua PTA Semarang, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah.
Acara yang biasa disebut sebagai Rakorda tersebut dilaksanakan dengan mengusung agenda berupa penyampaian hasil rapat koordinasi Badilag (Badan Peradilan Agama) MARI tahun 2023, penyampaian permasalahan hukum dan permasalahan lainnya yang dijumpai pada masing-masing satker, dan pembahasan bukti elektronik serta implementasi aplikasi Jamu Kuat dan sharing data.
Di akhir acara pada tanggal 17 Maret 2023 Yang Mulia Dr. Empud Mahpudin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan penghargaan kepada satker maupun perorangan yang berprestasi pada Semester IV Tahun 2022. Di antara beberapa kategori satuan kerja berprestasi, Pengadilan Agama Cilacap pun menerima paling tidak 3 (tiga) kategori, yang pertama sebagai Pengadilan Agama yang melakukan Pemanfaatan E Court Terbanyak Kelas IA Tahun 2022, dimana penghargaan/apresiasi ini telah disampaikan pada Raker Badilag tanggal 6 s/d 8 Maret 2023 lalu oleh Badilag secara nasional. Kemudian yang kedua, Pengadilan Agama Cilacap mendapat penghargaan dari PTA Semarang di bidang Update SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI dengan Nilai 100%. Dan yang terakhir Pengadilan Agama Cilacap juga mendapat penghargaan dengan Nilai Rapor SIPP Peringkat III dengan Kategori I yaitu Pengadilan Agama yang menerima dan menangani perkara lebih dari 5000 perkara.