Selasa, 25 Oktober 2022 bertempat di Ruang Gadri Komplek Rumah Dinas Bupati, Ketua Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Bapak Drs. M. Ihsan, M.H. dan Bupati Cilacap Bapak Tatto Suwarto Pamuji Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja. Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A berupaya untuk menjalin sinergi dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
Ketua PA Cilacap Kelas 1A mengatakan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tersebut terdapat 6 OPD yang terlibat yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).
“Keinginan kerjasama ini adalah untuk pertukaran data, kemudian informasi, dan sosialisasi edukasi terhadap diantaranya anak-anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan, serta kepada perempuan dan anak yang lemah atau memerlukan perlindungan, serta untuk angka perceraian baik masyarakat maupun PNS di seluruh Kabupaten Cilacap,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terealisasinya kerjasama ini dalam rangka pelaksanaan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kesepakatan ini telah melalui tahap pengkajian dan penelaahan yang menghasilkan kesimpulan, bahwa kerjasama ini akan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik.
“Oleh karena itu, Saya berharap pelaksanaan kerjasama ini dapat berjalan secara efektif dan mampu mempermudah akses masyarakat atas layanan peradilan, serta benar-benar memperhatikan aspek keadilan dalam pelaksanaannya,” pesan Bupati.
Agar kerjasama ini nantinya dapat memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, Bupati meminta kepada seluruh Perangkat Daerah terkait untuk secara aktif dan kooperatif turut mendukung secara penuh pelaksanaan nota kesepakatan ini.
“Sehingga pada akhirnya harapan kita bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima mampu terealisasi secara nyata,”
