Cilacap – Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cilacap, Imah Supriyatiningsih, SH., menghadiri Rapat Paripurna DPRD perihal Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Cilacap terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029, Rabu (04/6/2025)
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Kabupaten Cilacap mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Tengah. Hal ini memiliki konsekuensi adanya permasalahan – permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Syamsul menerangkan, pengembangan Industri tetap beriringan dengan izin lingkungan hidup karena merupakan salah satu persyaratan dasar selain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin bangunan Gedung.
Kemudian Terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap yang berdasarkan data tahun 2024 sebesar 7,83%. Bupati Cilacap sependapat dengan saran DPRD bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal seperti di bidang industri, pertanian, kehutanan dan perikanan.
